striker.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk melakukan penyidikan terkait obstruction of justice (OOJ) dalam kasus korupsi Harun Masiku. Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini bahwa ada pihak yang dapat dijerat KPK dalam perkara ini. Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, terdapat 100% keyakinan bahwa beberapa pihak bisa dikenakan Pasal 21 UU Tipikor karena tindakan obstruction of justice dalam pelarian Harun Masiku. Oleh karena itu, ICW mendukung penuh langkah KPK untuk memulai proses penyidikan.
” Baca Juga: Turis Nigeria Dideportasi Dari Bali karena Overstay “
Harun Masiku telah menjadi buronan sejak Januari 2020. ICW percaya bahwa selama masa pelariannya, Harun tidak mungkin bergerak sendiri tanpa bantuan dari pihak tertentu. Selama lebih dari empat tahun, ICW menilai bahwa ada pihak-pihak yang membantu Harun. Kurnia menyebutkan bahwa ICW melihat setidaknya tiga klaster yang dapat diusut oleh KPK jika penyidikan obstruction of justice resmi dibuka. Tiga klaster tersebut meliputi pihak yang mengetahui keberadaan Harun namun tidak melaporkan. Pihak yang mendanai pelariannya, dan pihak yang membantu pelariannya, seperti mengarahkan tempat persembunyian.
Selain melanggar Pasal 21 UU Tipikor, ICW juga menilai bahwa para terduga pelaku OOJ ini melanggar ketentuan di Pasal 55 ayat 1 KUHP. Menurut Kurnia, dengan ketentuan ini, KPK bisa menjerat pihak yang menyuruh Harun Masiku untuk kabur. Ia menambahkan bahwa pihak-pihak yang dapat dijerat KPK tidak hanya yang membantu Harun secara langsung, tetapi juga mencakup mereka yang menyuruh atau membantu secara tidak langsung. Kurnia menekankan bahwa KPK memiliki riwayat panjang dalam menjerat pelaku obstruction of justice dalam penyidikan korupsi. Sehingga seharusnya tidak ragu untuk mengusut upaya menghalang-halangi penangkapan Harun.
Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa KPK telah mengantongi bukti awal terkait dugaan obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Dugaan ini muncul dari pemeriksaan salah satu saksi yang menunjukkan indikasi perintangan penyidikan dalam kasus Harun. Penyidik membuka kemungkinan adanya obstruction of justice dari hasil pemeriksaan saksi terakhir. Namun, detail mengenai upaya-upaya tersebut dan siapa saja yang terlibat masih dalam proses pengumpulan alat bukti.
” Baca Juga: PSI Dukung Gusti Bhre di Pilwalkot Solo 2024 “
Kasus ini menunjukkan bahwa KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas perintangan penyidikan dalam kasus korupsi Harun Masiku. ICW dan publik mendukung langkah ini sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Dengan bukti yang telah dikantongi dan dukungan dari berbagai pihak. Diharapkan KPK dapat segera mengusut dan menindak pelaku obstruction of justice dalam kasus ini.